Masa Depan Perkebunan Kopi di Jambi
Masa Depan Perkebunan Kopi di Jambi - Pecinta kopi semua ... Jangan merasa penulis perjalanan
drama di jambi jungle akan selesai dalam hitungan hari. Hampir setahun penulis
membentang di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi untuk bergulat dan bernegosiasi
dengan penjarah kawasan hutan, Suku Anak Dalam, dan dinamika sosial dalam
pembuatan kawasan industri.
Bayangan bahagia, dukacita, tawa, kesedihan,
kemarahan, atau ketakutan berada di hutan menjadi pengalaman yang tak
terlupakan dalam kehidupan penulis. Di balik petualangan para penulis di hutan
utara Batanghari, akhirnya penulis menemukan makna kehidupan yang saat ini
ingin dibagikan dengan para pencinta pecinta kopi.
Apakah pecinta kopi pernah merasa hidup di hutan yang
penuh dengan semak-semak, tempat tinggal hewan eksotis (hariamau, gajah liar,
atau burung enggang), atau di mana manusia tinggal? "Penulis percaya tidak
banyak pecinta kopi yang merasakan petualangan ini".
Bukankah pecinta kopi
sama sekali peduli dengan hutan di jagat indonesia? "Penulis lagi percaya
bahwa kekhawatiran tentang ekosistem hutan hanya ada dalam sains atau
biologi". Apakah para pecinta mengatakan bahwa jumlah harimau sumatera
hanya 400 di alam liar? "yup .. penulis mengerti harimau bukan naga trendi
yang sudah masuk jejaring sosial". Asumsi penulis, kita mungkin tidak lagi
peduli dengan sifat kita. Mungkin kita terlalu sibuk memikirkan urusan
individualis dalam kehidupan ini. Namun, mari kita luangkan waktu .. kita
menghabiskan sedikit waktu kita untuk memikirkan kembali esensi kehidupan yang
terkontaminasi oleh konsesi pikiran kita tentang kehidupan.
Hutan memang tempat yang jauh dari tempat kita tinggal.
Namun, jika pecinta kopi menyadari bahwa setiap saat kita melihat, kita telah
menggunakan hasil hutan. Contohnya: meja kayu, alat tulis pensil, atau pakaian
batik yang disukai oleh semua pecinta kopi (pewarna batik berasal dari buah
jernang yang masih bisa didapat dari kawasan hutan). Pecinta kopi tahu bagaimana
memanen komoditas hutan di negara kita?
Buruk? iya .. saya yakin rasa pecinta kopi simpati
semua terinspirasi. Namun, penulis juga percaya bahwa pecinta kopi tidak akan
melakukan apapun karena pecinta kopi masih belum tahu cara menabungnya :) Apa
yang terjadi di lingkup kehutanan kita adalah penghancuran kawasan hutan dalam
skala besar dengan memanfaatkan hutan demi kepentingan segelintir atau
sekelompok orang. Kehancuran ini meliputi; sistem yang diwakili oleh negara;
eksploitasi hutan berlisensi yang diwakili oleh perusahaan hutan alam, hutan
tanaman industri, dan perusahaan pertambangan; dan yang terakhir adalah kaum
kiri yang diwakili oleh serikat petani yang menempati kawasan hutan karena
perutnya yang lapar. oke .. mari kita bahas satu persatu.
Ekonomi Ekosistem Vs
Kondisi kehutanan Indonesia sekarang menjadi masalah
serius dan merupakan tanggung jawab semua pihak untuk dapat memperbaikinya.
Indonesia telah kehilangan 2,6 juta hektar hutan yang dieksploitasi secara
destruktif setiap tahun dan telah menghasilkan konflik seperti konflik sosial
di tingkat masyarakat (vertikal dan horizontal), degradasi lingkungan
(ekologi), konflik lahan dan pengelolaan regional.
Pengelolaan mata pencaharian masyarakat dalam bentuk modal / hutan berbasis modal telah membawa kondisi hutan Indonesia ke arah kehancuran. Sementara de yure harus bertanggung jawab atas kondisi hutan di Indonesia, diakui oleh semua pihak bahwa negara tersebut telah gagal mengelola sektor kehutanan dengan lebih baik dan memperkaya masyarakatnya, terutama masyarakat hutan / lokal / pribumi.
Pengelolaan mata pencaharian masyarakat dalam bentuk modal / hutan berbasis modal telah membawa kondisi hutan Indonesia ke arah kehancuran. Sementara de yure harus bertanggung jawab atas kondisi hutan di Indonesia, diakui oleh semua pihak bahwa negara tersebut telah gagal mengelola sektor kehutanan dengan lebih baik dan memperkaya masyarakatnya, terutama masyarakat hutan / lokal / pribumi.
Obsesi pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi
nasional yang cepat, bagaimanapun, hanya dapat dipenuhi oleh sektor minyak dan
gas dan kehutanan. Dari kedua sektor tersebut, kegiatan ekstraksi dilakukan
dengan hati-hati, sehingga dalam satu periode dapat memberikan kontribusi
pendapatan nasional terbesar. Tapi ini menimbulkan masalah baru. Tidak dapat
dipungkiri bahwa pendekatan pengelolaan hutan semacam itu kemudian akan
menghasilkan rezim perizinan, baik berupa HPH, HTI, perkebunan, pinjaman dan
lain-lain.
Kini tidak kurang dari 20 juta hektar hutan nasional berada di tangan konsesi kehutanan, dan sekitar 7 juta hektar lahan perkebunan. Jika ditambah dengan penggunaan pinjaman pertambangan, maka jumlahnya menjadi lebih besar. Kita tidak bisa hanya menunjukkan bahwa penghancuran hutan dan masalah kehutanan nasional kacau karena konsesi "nakal", seperti yang sering ditiru media. Tapi dari pengalaman masa lalu kita harus tahu bahwa rezim perizinan dalam pengelolaan hutan cenderung rentan, tidak hanya sering menciptakan daerah abu-abu, tapi juga melahirkan ekonomi biaya tinggi yang disebut (melunakkan kata "korupsi").
Masukkan ke dalam catatan perusahaan HTI tempat penulis bekerja sepanjang tahun, tidak termasuk pungutan resmi (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat) yang rata-rata 37-46% dari total biaya per meter kubik, rezim perizinan hutan nasional masih mempertimbangkan biaya dari transaksi tidak resmi rata-rata 12-13% per meter kubik. Jadi jika dihitung, sebelum biaya resmi per meter kubik sudah mencapai minimal 54-63%, yang meliputi biaya produksi 41-51% dan biaya transaksi 12-13%.
Kini tidak kurang dari 20 juta hektar hutan nasional berada di tangan konsesi kehutanan, dan sekitar 7 juta hektar lahan perkebunan. Jika ditambah dengan penggunaan pinjaman pertambangan, maka jumlahnya menjadi lebih besar. Kita tidak bisa hanya menunjukkan bahwa penghancuran hutan dan masalah kehutanan nasional kacau karena konsesi "nakal", seperti yang sering ditiru media. Tapi dari pengalaman masa lalu kita harus tahu bahwa rezim perizinan dalam pengelolaan hutan cenderung rentan, tidak hanya sering menciptakan daerah abu-abu, tapi juga melahirkan ekonomi biaya tinggi yang disebut (melunakkan kata "korupsi").
Masukkan ke dalam catatan perusahaan HTI tempat penulis bekerja sepanjang tahun, tidak termasuk pungutan resmi (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat) yang rata-rata 37-46% dari total biaya per meter kubik, rezim perizinan hutan nasional masih mempertimbangkan biaya dari transaksi tidak resmi rata-rata 12-13% per meter kubik. Jadi jika dihitung, sebelum biaya resmi per meter kubik sudah mencapai minimal 54-63%, yang meliputi biaya produksi 41-51% dan biaya transaksi 12-13%.
Situasi seperti ini secara langsung atau tidak langsung
berkontribusi besar terhadap masalah kehutanan nasional yang semakin akut dari
waktu ke waktu. Pada saat reformasi, situasinya tidak banyak berubah, terutama
ketika mekanisme politik juga tertangkap dalam vortex demokrasi biaya tinggi,
rezim perizinan kehutanan - seperti mendapatkan atmosfir baru. Akibatnya,
deforestasi sulit dihindari. Misalnya, pada bulan Januari 2005, berdasarkan
data dari Kementerian Kehutanan, kondisi hutan yang rusak di Indonesia mencapai
59,7 juta hektar, dan lahan kritis mencapai 42,1 juta hektar. Sedangkan di
hutan produksi sekitar 21,1 juta hektare tidak ada pengelola lagi karena telah bangkrut
dan meninggalkan daerah yang rusak.
Belum lagi, penegak hukum sektor kehutanan masih dinilai
sangat kurang. KPK hanya sibuk menangani kasus dengan nilai koin korupsi.
Sementara itu, korupsi gender di sektor kehutanan yang disebabkan oleh rezim perizinan
telah menelan biaya ratusan triliun rupiah. Bayangkan saja, berapa biaya
pengganti penebangan yang tidak dibayar oleh pengusaha HPH atau HTI hingga 2013
ini? Jika atas nama pertumbuhan ekonomi dan penguatan politik yang demokratis,
era kegelapan kehutanan dalam bentuk rezim perizinan diulang, atas nama
reboisasi semua proyek bernilai triliunan rupiah - terus digelar.
CIFOR (2007) mencatat proyek rehabilitasi lahan dan hutan Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1960 setidaknya mencapai 96,3 juta hektar (54,6 juta hektar di daerah berhutan dan 41,7 juta hektar di luar wilayah). Dengan tingkat keberhasilan yang berbeda, dari 19% -93%, setidaknya menunjukkan bahwa proyek penanaman belum ditangani secara efektif dalam kasus deforestasi dan degradasi lahan. Apalagi jika dikaitkan dengan tingkat rehabilitasi dan penggundulan hutan yang tidak seimbang, maka proyek penanaman menjadi karikatur yang terkesan.
Misalnya, pada tahun 2000 target rehabilitasi hanya 18,7 juta hektar, kira-kira tidak lebih dari 1/5 dari total luas lahan yang terdegradasi. Berangkat dari fakta dapat dipahami jika kemudian hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 85% dari total anggaran proyek rehabilitasi yang telah berlangsung lebih dari 4 dekade cenderung tidak dimanfaatkan secara efektif. Akibatnya, walaupun standar / hektar proyek rehabilitasi pemerintah umumnya lebih tinggi daripada standar pembiayaan perkebunan swasta (HTI misalnya), tingkat keberhasilan juga rendah. Hutan yang terdegradasi tidak dapat dipulihkan, meski didukung oleh model gerakan seperti GNRHL, atau pembibitan seperti KBR. Dengan kata lain, dapat diungkapkan bahwa produktivitas hutan nasional tidak dapat ditingkatkan meski didukung oleh anggaran yang substansial.
CIFOR (2007) mencatat proyek rehabilitasi lahan dan hutan Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1960 setidaknya mencapai 96,3 juta hektar (54,6 juta hektar di daerah berhutan dan 41,7 juta hektar di luar wilayah). Dengan tingkat keberhasilan yang berbeda, dari 19% -93%, setidaknya menunjukkan bahwa proyek penanaman belum ditangani secara efektif dalam kasus deforestasi dan degradasi lahan. Apalagi jika dikaitkan dengan tingkat rehabilitasi dan penggundulan hutan yang tidak seimbang, maka proyek penanaman menjadi karikatur yang terkesan.
Misalnya, pada tahun 2000 target rehabilitasi hanya 18,7 juta hektar, kira-kira tidak lebih dari 1/5 dari total luas lahan yang terdegradasi. Berangkat dari fakta dapat dipahami jika kemudian hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 85% dari total anggaran proyek rehabilitasi yang telah berlangsung lebih dari 4 dekade cenderung tidak dimanfaatkan secara efektif. Akibatnya, walaupun standar / hektar proyek rehabilitasi pemerintah umumnya lebih tinggi daripada standar pembiayaan perkebunan swasta (HTI misalnya), tingkat keberhasilan juga rendah. Hutan yang terdegradasi tidak dapat dipulihkan, meski didukung oleh model gerakan seperti GNRHL, atau pembibitan seperti KBR. Dengan kata lain, dapat diungkapkan bahwa produktivitas hutan nasional tidak dapat ditingkatkan meski didukung oleh anggaran yang substansial.
Tekanan kehutanan nasional tidak hanya berhenti di situ
saja. Izin permesinan yang tidak bisa mengkonsolidasikan daerah tersebut, dan
suka membuat daerah bayangan, bukan untuk mengatakan daerah abu-abu; dan
mendorong terciptanya hutan yang terdegradasi, pada akhirnya dengan sengaja
mereproduksi konflik dan kemiskinan masyarakat yang telah bergantung pada
sumber daya hutan untuk menyediakan kehidupan.
Sejak tahun 1970an, kesadaran kehutanan untuk memasukkan etika sosial dalam pengelolaan hutan telah dimulai, dengan harapan bahwa isu deforestasi, degradasi, dan dehumanisasi yang dipicu oleh kemiskinan dan keterbelakangan dapat dilakukan dan diselesaikan. Karena bagaimanapun, industrialisasi kehutanan yang cepat sejak dekade 60an, akhirnya menemukan hal-hal baru. "Semakin banyak uang yang terlibat dalam bisnis kehutanan, semakin banyak keuntungan yang dicapai, namun juga semakin tinggi laju deforestasi, dan semakin luasnya hal itu bisa terjadi."
Sejak tahun 1970an, kesadaran kehutanan untuk memasukkan etika sosial dalam pengelolaan hutan telah dimulai, dengan harapan bahwa isu deforestasi, degradasi, dan dehumanisasi yang dipicu oleh kemiskinan dan keterbelakangan dapat dilakukan dan diselesaikan. Karena bagaimanapun, industrialisasi kehutanan yang cepat sejak dekade 60an, akhirnya menemukan hal-hal baru. "Semakin banyak uang yang terlibat dalam bisnis kehutanan, semakin banyak keuntungan yang dicapai, namun juga semakin tinggi laju deforestasi, dan semakin luasnya hal itu bisa terjadi."
Mafia Tanah Atas Nama Kemiskinan
Dari berbagai bukti ditemukan adanya mafia tanah dalam
kegiatan perambahan kawasan hutan. Mafia tanah ini berisi pelaku intelektual
mulai dari politisi, pengusaha, dan pejabat birokrasi yang hampir dapat
ditemukan dalam berbagai kasus konflik perambahan dan pengrurakan kawasan
hutan. Peran mafia tanah dalam perambahan dan perusakan kawasan hutan dimulai
dari kegiatan keuangan, bentuk kebijakan yang tidak tepat, mobilisasi massa,
provokasi, perlombaan domba, dan korupsi jemaat di wilayah pengelolaan hutan di
Sumatera. Dimana hadiah dari perambahan dan penghancuran kawasan hutan merupakan
sumber kekuatan hutan "dan" tanaman industri "dan berbagai
sumber daya pertambangan" batu bara "dan" emas ".
Contoh mudah yang ada di depan kita adalah kasus Mesuji.
Meski pemerintah pusat telah membentuk tim terpadu konflik konflik Mesuji yang
dipimpin oleh Menkopolhukam. Namun, tetap terjalin selama satu tahun konflik
Mesuji di jalan buntu. Kasus Mesuji tidak pernah dipikirkan dan baru saja
menguap dari pandangan publik. Ini termasuk permainan mafia tanah yang
menciptakan kondisi abu-abu sehingga bisa mengendalikan lahan dan kawasan hutan
atas nama sekelompok orang. Masyarakat terbentuk - meski merupakan masyarakat
miskin yang tidak memiliki apa-apa. Namun dalam praktiknya, individu yang atas
nama serikat pekerja atau serikat pekerja sebenarnya benar-benar membeli dan
menjual atau saling menguntungkan untuk kawasan yang seharusnya merupakan
kawasan hutan.
Selain Mesuji, masih banyak hal seperti Reki dan LAJ di
Jambi yang telah merenggut nyawa dan harta benda mereka. Tapi seperti Mesuji,
kasus ini ditutup dari mata karena pelaku media di Jakarta juga menjadi pemilik
industri media berita utama di Indonesia. Selain itu, permainan rakyat mulai
dari pemerintah daerah, dinas kehutanan, dan politisi lokal hingga permainan
pemerintah pusat hingga politisi senayan mewarnai perambahan dan penghancuran
hutan-hutan di Sumatera.
Kegiatan mafia tanah ini tidak hanya bergerak di areal
hutan produksi, namun yang paling mengkhawatirkan adalah aktivitas mafia tanah
yang telah merambah di kawasan hutan lindung. Perusakan kawasan hutan lindung
di Sumatera bukan hanya hilangnya aset negara namun juga kerugian ekologis bagi
bangsa Indonesia. Ada banyak fauna seperti gajah sumatera, harimau sumatera,
dan hutan yang saat ini dalam ancaman kepunahan dan flora langka seperti bunga
bangkai dan jernang yang terbakar oleh perambah mafia tanah.
Inilah Waktu untuk Membuka Mata
Pecinta kopi masih akan bertanya, apa yang bisa kita
lakukan? Mudah .. lupakan saja kedamaian hijau yang dengan senang hati mencari
dana di mal (mall notabennya adalah pangkat pertama konsumen listrik yang
sangat boros dan jauh dari konsep "hijau") atau lupakan juga
institusi seperti WWF yang baru saja senang memeras pengusaha pribadi. Inilah
yang membuka mata kita tidak hanya harus melakukan penanaman pohon di depan
rumah kita sendiri. Ini adalah revolusi dalam pemikiran bahwa masalah kehutanan
ini tidak hanya akan memiskinkan anak cucu kita, tapi juga mematikan ruang
hidup mereka di hari berikutnya. Pikirkan generasi penerus yang juga berhak
hidup di negeri ini kita cintai ini !!! Jangan kita berhenti untuk melawan
mereka !!!
Sumber Cerita Masa Depan Kebun Kopi di Jambi kopikitaperubahan.blogspot.co.id/2013/07/pernahkah-terpikir-mengenai-masa-depan.html
Jika anda ingin memberi masukan, silahkan kunjungi FANSPAGE kami, jangan lupa like dan share.
